subroto and partners

Jasa "Corporate Secretary" Perusahaan Terbuka

 

Ada banyak profesi yang bisa ditekuni oleh sarjana hukum. Dalam struktur perusahaan terbuka, biasanya yang langsung terbayang adalah posisi . Ada satu lagi posisi yang bisa menjadi prospek Anda berkarir di perusahaan terbuka: atau sekretaris perusahaan.

Profesi ini dikenalkan dalam dunia pasar modal di Indonesia melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. KEP-63/PM/1996. Pembentukan fungsi diwajibkan dengan Peraturan nomor  IX.I.4 sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan tersebut. Isinya pun hanya dua bagian mengenai tugasnya serta batas waktu pembentukan untuk dilaporkan kepada Bapepam. Tujuannya saat itu adalah untuk meningkatkan pelayanan emiten atau perusahaan publik kepada masyarakat pemodal atau pemegang saham.

Nah bagi perusahaan TBK yang tidak mau repot menunjuk Corporate Secretary, maka bisa mengontraknya dari Kami. Kami  menyiapkan Corporate Secretary yang berpengalaman di perusahaan besar.
 
Mengacu pada POJK Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan. Ia dapat saja bekerja sendirian atau dengan dibantu oleh unit kerja yang dipimpinnya. Bertanggung jawab langsung kepada Direksi, kehadirannya dalam perusahaan publik dalam rangka melindungi kepentingan pihak pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan, keterbukaan layanan, dan komunikasi para pemegang saham, investor, maupun pemangku kepentingan lainnya.
 

Gimana Biayanya :

Kami melakukan pekerjaan Corporate Secretary perusahaan Terbuka (Tbk) sesuai dengan POJK 35/2014 

Ruang lingkupnya adalah kegiatan kegiatab seperti dibawah ini :

Sesuai dengan Peratusan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 7 /POJK.04/2018 Tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau perusahaan publik maka Corporate Secretary wajib memberikan laporan terhadap ::

  1. mengenai rencana dan penyelenggaraan
    rapat umum pemegang saham; 
  2. mengenai laporan realisasi penggunaan
    dana hasil penawaran umum; 
  3. mengenai kewajiban penyampaian
    laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik; 
  4. mengenai penyampaian laporan tahunan
    Emiten atau Perusahaan Publik; 
  5. mengenai penggunaan jasa akuntan
    publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan
    jasa keuangan; 
  6. penerapan keuangan
    berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
  7. mengenai keterbukaan atas informasi
    atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan
    Publik; 
  8. mengenai transaksi afiliasi dan benturan
    kepentingan transaksi tertentu; 
  9. mengenai transaksi material dan
    perubahan kegiatan usaha utama;
  10. mengenai kepemilikan atau setiap
    perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka; 
  11. mengenai sekretaris perusahaan Emiten
    atau Perusahaan Publik dan perubahannya;
  12. mengenai pembentukan dan pedoman
    penyusunan piagam unit audit internal; 
  13. mengenai pembentukan dan pedoman
    pelaksanaan kerja komite audit; 
  14. mengenai komite nominasi dan
    remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; 
  15. mengenai direksi dan dewan komisaris
    Emiten atau Perusahaan Publik; 
  16. mengenai penambahan modal perusahaan
    terbuka dengan memberikan hak memesan efek
    terlebih dahulu; 
  17. mengenai pernyataan pendaftaran dalam
    rangka penawaran umum dan penambahan modal
    dengan memberikan hak memesan Efek terlebih
    dahulu oleh Emiten dengan aset skala kecil atau
    Emiten dengan aset skala menengah; 
  18. mengenai penambahan modal perusahaan
    terbuka tanpa memberikan hak memesan efek
    terlebih dahulu;
  19. pembelian kembali saham yang  dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik; 
  20. saham bonus; 
  21. pemeringkatan efek bersifat utang dan/atau sukuk; 
  22. keterbukaan informasi bagi
    Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan
    pernyataan pailit; 
  23. penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond); 
  24. mengenai laporan dan pengumuman Emiten penerbit obligasi daerah dan/atau sukuk
    daerah; dan
  25. Laporan lain yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.      
Yang dibold adalah Jasa Corporate Secretary yang dapat di kerjasamakan dengan kami dalam waktu tertentu (kontrak tahunan atau 5 tahunan)
 
Sedangkan yang di garis miring adalah Jasa Corporate Secretary yang tidak routine yang jasanya akan ditawarkan terpisah.
 
Dibawah ini adalah contoh pelaporan online. Seperti kita ketahui setiap pelaporan online juga harus diikuti dengan membuat situs yang informative yang sesuai 
 
 dengan POJK Nomor 08 tahun 2015 tebtang SItus Web Emiten atau Perusahaan Publik.
 
Dengan biaya Rp. 20.000.000,- maka kami juga siap membuat situs perusahaan sederhana ( tidak menggunakan dreamweaver, atau animasi yang rumit) yang mengacu kepada POJK 08 tahun 2015.
 
Nah bila anda tertarik menggunakan jasa Corporate Secretary dari kami maka silahkan chat di chat box bawah kanan ini.
 
 

Tugas Corporate Secretary didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 35/POJK.04/2014 (“POJK 35”) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) no. I-A tentang fungsi Sekretaris Perusahaan dan tujuan strategis Perusahaan serta Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

  • Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Direksi (atau dikontrak selama kurun waktu tertentu)
  • Dalam hal terjadi kekosongan posisi Sekretaris Perusahaan, Perusahaan dapat menunjuk penggantinya paling lambat 60 hari sejak tanggal kosong nya posisi tersebut
  • Selama kosongnya posisi tersebut, posisi Sekretaris Perusahaan dapat dijabat sementara oleh seorang Direktur atau seseorang yang ditunjuk Direksi tanpa memperhatikan pemenuhan kualifikasi sebagaimana tercantum pada Artikel 5.  Perusahaan harus melakukan keterbukaan informasi atas kosong nya posisi Sekretaris Perusahaan pada website Perusahaan dengan informasi pendukung.
  • Perusahaan harus melaporkan kepada BEI dan OJK dan melakukan keterbukaan informasi melalui website Perusahaan atas penunjukan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan paling lambat 2 hari kerja sejak efektif nya tanggal penunjukkan atau pemberhentian dengan informasi pendukung

Kualifikasi

Sekretaris Perusahaan harus berdomisili di Indonesia dan menguasai bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, tata kelola perusahaan yang baik, mengerti hal hal terkait keuangan, dalam bidang tata kelola dan memiliki keahlian komunikasi yang baik yang dibutuhkan dalam interaksi nya dengan Direksi dan Dewan Komisaris. 

RISIKO TERKAIT FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN 

Sekretaris Perusahaan mengidentifikasi risiko terkait tatakelola yang menyebabkan Perusahaan terpapar akan resiko, sebagai akibat dari tindakan pengambilan keputusan oleh Direksi : 

  • Risiko terkait tata kelola yang mungkin muncul antara lain dari isu ketidakpatuhan dan tidak seimbangnya hak dan kewajiban antara organ perusahaan dengan pemangku kepentingan
  • Risiko terkait reputasi Perusahaan yang mungkin muncul antara lain dari tidak sensitif nya Perusahaan dalam menanggapi masukan dari pemangku kepentingan atau komplain pelanggan atau rendahnya kualitas produk dan jasa, atau terlambatnya tanggapan atas pertanyaan publik atau atas ketidaktepatan penanganan media, dsb.

KEBIJAKAN MENGENAI KOMUNIKASI 

Salah satu peran utama Sekretaris Perusahaan adalah menjadi penghubung antara Perusahaan dengan OJK, SRO sama dengan Lembaga yang dapat mengatur dirinya sendiri dan mengeluarkan peraturan    (seperti BEI, KSEI) dan pemangku kepentingan lainnya, perusahaan menetapkan kebijakan komunikasi sebagai berikut : 

Komunikasi dengan pihak Eksternal
Semua informasi yang diterbitkan oleh Sekretaris Perusahaan kepada publik dianggap sebagai informasi resmi dari Perusahaan

  • Keterbukaan Informasi 

Kriteria Informasi yang perlu disampaikan kepada SRO dan publik haruslah yang memenuhi peraturan perundangan OJK dan BEI yang berlaku.  Sekretaris Perusahaan hendaknya telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama atau Direktur terkait atas keterbukaan informasi.  Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab memastikan ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan.  

  • Komunikasi mengenai Tindakan Korporasi 

Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan kepala bagian terkait memastikan  informasi yang layak dan akurat kepada lembaga pengatur pasar modal sesuai  ketentuan seandainya ada isu terkait tindakan korporasi ITMG atau adanya fluktuasi harga saham yang cukup tajam atau atas adanya manajemen krisis ataupun informasi material yang mungkin berdampak pada pengambilan keputusan oleh pemegang saham.

  • Komunikasi dengan Investor / Pemegang Saham, Media dan Pemangku Kepentingan Lainnya 
Penyebaran informasi kepada publik dilakukan haruslah memenuhi peraturan perundangan yang diterbitkan oleh OJK dan BEI.  Sekretaris Perusahaan menjalin relasi dengan fungsi terkait guna secepatnya menanggapi  pertanyaan penting, kritik atau saran dari publik terhadap Perusahaan.

  1. Informasi terkait data keuangan yang disampaikan kepada investor dilaksanakan melalui fungsi Investor Relations dan informasi tersebut haruslah factual dan bukan angka proyeksi ataupun informasi perkiraan guna menghindari salah interpretasi atau memberikan harapan palsu kepada investor atau pemegang saham terhadap kondisi masa depan perusahaan
  2. Komunikasi kepada media dilaksanakan oleh Direktur Utama atau oleh orang yang ditunjuk atau oleh fungsi Corporate Communication.  Pada kondisi tertentu, Sekretaris Perusahaan dapat memberikan tanggapan kepada jurnalis sesuai holding statement yang disiapkan oleh Corporate Communication dan/atau Investor Relations

  • Komunikasi Internal 

Sekretaris Perusahaan mengkomunikasikan dengan semua organ Perusahaan yang relevan  mengenai target strategis dan program terkait  tata kelola perusahaan yang baik termasuk dengan  karyawan Perusahaan.  Sekretaris Perusahaan memastikan  standar tata kelola Perusahaan tertinggi dan diperbarui dengan meninjau kebijakan Perusahaan secara teratur dan menjaganya agar tetap mengikuti perkembangan tata kelola terakhir, perubahan dalam kerangka hukum dan peraturan serta praktek internasional

INFORMASI TERKAIT PERATURAN PERUNDANGAN

  • Sekretaris Perusahaan harus mengikuti perkembangan  peraturan perundangan di bidang pasar modal
  • Sekretaris Perusahaan memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai peraturan, persyaratan sebagai perusahaan tercatat dan ketentuan terkait tata kelola yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan perundangan baru ataupun amandemen oleh OJK dan BEI

PENGELOLAAN RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM 

Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa semua persyaratan dan peraturan tentang rapat para pemegang saham dipatuhi  oleh Perusahaan.  Sekretaris Perusahaan membuat persiapan untuk rapat para pemegang saham, mengkoordinasikan pelaksanaannya dan melapor kepada otoritas terkait dengan persetujuan Direksi.  Laporan rapat para pemegang saham haruslah mematuhi segala peraturan perundangan yang berlaku.

PENGELOLAAN RAPAT DEWAN 

Sekretaris Perusahaan merencanakan dan mengorganisir jadual rapat Direksi dan Dewan Komisaris jauh didepan untuk rapat tahun berikutnya Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa agenda rapat Direksi dan Dewan Komisaris dirancang sesuai dengan peran dan tanggungjawab mereka masing-masing Sekretaris Perusahaan memberikan umpan balik kepada pengusul agenda atas keputusan rapat dewan untuk tindak lanjut dan pelaksanaannya.

ADMINISTRASI SAHAM DAN DOKUMEN KORPORASI 

Sekretaris Perusahaan senantiasa memelihara dan mengaktualkan daftar pencatatan saham pemegang saham dan mengkomunikasikan setiap perubahannya kepada Dewan Komisaris dan melapor kepada otoritas terkait mengenai kepemilikan saham anggota dewan sesuai peraturan yang berlaku. 
Sekretaris Perusahaan meyakinkan bahwa risalah rapat dan dokumen korporasi (selain dari ijin operasional) termasuk dokumen korporasi dari anak usaha dikelola secara layak, atual dan dapat ditelusuri bilamana diperlukan dan tersedia bagi fungsi yang membutuhkan untuk mengaksesnya di portal internal perusahaan. 

INDUKSI UNTUK ANGGOTA BARU DEWAN DAN KOMITE 

Sekretaris Perusahaan memfasilitasi induksi anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris dan anggota komite dengan menginformasikan kepada mereka mengenai hak dan tanggung jawabnya, memberitahukan mereka mengenai struktur tata kelola perusahaan dan juga mengatur perjalanan ke site jika diperlukan untuk memahami mengenai operasional perusahaan dan mengenalkan mereka kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris

KEWENANGAN 

Sekretaris Perusahaan menyampaikan laporan kepada OJK, BEI dan otoritas terkait guna mematuhi peraturan perundangan.  Sekretaris Perusahaan berwenang secara otomatis menyampaikan laporan rutin berkala dalam bentuk elektronik tetapi tetap harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direksi untuk laporan insidientil.

ANGGARAN

Setiap tahun sesuai dengan sistim dan prosedur perusahaan, Sekretaris Perusahaan membuat dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran kepada Direksi untuk dipertimbangkan.  Disamping itu 
Sekretaris Perusahaan juga membantu Dewan Komisaris dan Direksi membuat dan mengelola pengeluaran rutin dan belanja modal sebagai bagian dari anggaran perusahaan yang harus 
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

PELAPORAN

  • Sekretaris Perusahaan wajib membuat laporan berkala paling kurang setahun sekali atas pelaksanaan peran dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan kepada Direksi juga kepada Dewan Komisaris.
  • Perusahaan harus menjelaskan secara singkat mengenai pelaksanaan peran dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dan informasi mengenai pelatihan yang telah dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Keputusan Ketua Bapepam No.  KEP-63/PM/1996

Peraturan Nomor  IX.I.4

Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
    1. Dalam rangka perkembangan Pasar Modal di Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan Emiten atau Perusahaan Publik kepada masyarakat pemodal, maka kepada setiap Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary) yang antara lain bertugas:
        1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
        1. memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;
        1. memberikan masukan kepada direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
        1. sebagai penghubung atau contact person antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam dan masyarakat; dan
        1. fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh direktur Emiten atau Perusahaan Publik.
    1. Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) selambat-lambatnya telah dilaksanakan pada 1 Januari 1997 dan pembentukan tersebut harus segera dilaporkan kepada Bapepam.

Bab II
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 5

Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:

    1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    1. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
    1. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
        1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Emiten atau Perusahaan Publik;
        1. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
        1. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
        1. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
        1. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
    1. sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bab VII
Ketentuan Penutup

Pasal 16
Ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait sekretaris perusahaan tetap berlaku bagi Emiten atau Perusahaan Publik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 17
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan beserta Peraturan Nomor IX.I.4 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.